Indonesia Tak Nyaman Lagi bagi Koruptor

Indonesia Tak Nyaman Lagi bagi Koruptor

Indonesia pasca reformasi adalah yang lebih anti korupsi,

 Indonesia adalah semangkin  keras  dan gigih  bertarung

  melawan  koruptor.

Kita sangat menolak  jika pesimis dalam agenda 

pemberantasan  korupsi, janganlah kita  menafikan 

bahwa  korupsi masih menjadi  satu-satunya permasalahn

 utama  bangsa  ini.

Tiap hari kita di suguhkan kasus-kasus korupsi  yang 

terus menyita perhatian, yang tidak pernah  berhenti. 

Pemebritaan  demikian  tentu  adalah  penting sebgai

Wujud kebebasan pers, sekaligus  control, dan pengamat,

 bahwa  upaya pemberantasan korupsi  makin  jauh dari

  selesai.

Tetapi apa benar  kita  tidak  ada perubahan  bahkan 

mundur  dalam  pemberantasan  korupsi?

Kita  harus  tetap  optimis, jangan  sampai  pesimis, 

di  dalam  pemebrantasan  korupsi, itu adalah  keputusasaan.

 Padahal  didalam  kita  melaksanakan  upaya pemberantasan

  korupsi  tidak  dan  jangan  sampai  putus asa, karena 

pesismis  dan  putus  asa  adalah  musuh  yang  harus 

kita  taklukan  dalam  memberantas korupsi.

Justru melihat kasus korupsi yang  terus  hadir  sislih  

berganti, tidak harus di  lihat  dari  bad news, sebab  

good  newsnya  berarti  upaya  pemberantasan  korupsi, 

telah  berhasil, mengungkap  kasus-kasus  yang  sebelumnya

  berada  di  ruang  gelap.

Dulu tidak  ada  pejabat  tinggi exskutip gubernur, bupati, 

walikota  yang  di  jerat oleh kasus  korupsi. Di  legislatip 

puluhan  anggota DPR  dan ratusan  anggota DPRD 

sedang  dan  menjalani  proses  hukum  kasus  korupsi.

Demikian  juga  di  yudikatip, jaksa, Polisi, advokat, 

korator  telah tertangkap  tangan  kausus  suap  korupsi.

Bad news bahwa, menurut  perhitungan  ICW  dalam  10 

tahun  terakhir  ada 629 kasus  korupsi,  jumlah  tersangka

 1328  orang, kerugian  Rp. 5,29  triliun.

Indonesia  dengan KPKnya dengan  ICWnya  dan  control 

 public yang  semangkin  kuat. Jadi di Indonesia  Koruptor 

sudah  tidak  nyaman  lagi.

Good newsnya, upaya  pemberantasan  korupsi  telah

 menghasilkan  iklim  takut  bagi  pejabat  tinggi  di  

negeri  ini,  sehingga  cenderung  koruptor  lebih  

memilih untuk  bersembunyi  di  luar  negeri.

Di era  dahulu, istri  seorang  pejabat  tinggi  Negara, 

tidak perlu  lari  keluar  negeri untuk  menghindar  dari 

kasus  korupsi, mereka  cukup tinggal  di  kediamanya 

tidak  akan  berani  petugas  yang  akan  menyentuhnya.

Misalnya, bagi seorang  Nazarudin  sebagai  bendahara

partai  yang  sedang berkuasa, jabatan yang  sangat 

strategis  sekali, tak aka nada  dalam  pikiranya, akan 

lari  keluar  negeri. Karena  kalau di  era  dahulu  tak 

akan  ada  yang  berani menyentuh  Nazarudin.

Tapi  sekarang pejabat  tinggi Negara, selalu  dan 

sering  kali   jika terkait  kasus, segera  berupaya  lari 

ke  luar  negeri, mencari  tempat  bersembunyi,  karena

  hanya  bersembunyi  di  luar  negeri  mereka  aman.

Mengapa  demikian?  Jawab  cukup  singkat, karena 

pemberantasan  korupsi  di Indonesia tidak  jalan  di  tempat.

Pertama, Indonesia  pasca  reformasi lebih  demokrasi,

  karena  Negara yang demokrasi adalah  negara  yang 

 lebih antikorupsi, korupsi  itu  akan  lebih  subur

Pada  Negara  yang  otoriter, Negara  yang  demokrasi 

adalah lebih transparan, akuntabel, partispatip itu  menuju 

good governance.

Kedua, regulasi  anti  korupsi  kita  terus  membaik, 

undang-undang  anti korupsi terus  di  perbaiki,  juga 

telah  di  laksanakanya  harmonisasi dengan konvensi 

antikorupsi PBB.

Rancangan Undang-undang  anti korupsi  yang terakhir,

 memang  menjadi  sorotan  public, dari  semua  golongan

  ikut  dalam  hal ini.  Hal  ini  justru  menunjukan  bahwa

  perbedaan  adalah khas  demokrasi,  dan  ini  sangat  tabu

 di  era  otoriter.

Selain Undang-undang Anti korupsi, undang-undang KPK,

 undang-undang pencucian  uang, undang-undang 

perlindungan  saksi  dan  korban, undang-undang  

keterbukaan  public.

Ketiga, institusi di  era pasca  reformasi  lebih  lengkap 

dan  berdaya, KPK, pengadilan Tipikor, pusat pengkajian

 analisis  dan tarnsparsi  keuangan, komisi  informasi, 

lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban, serta  ,mahkamah

  konstitusi, inilah  lembaga  kunci  yang  berupaya 

dalam  permberantasan  korupsi.

Keempat, pers  , pasca  reformasi  lebih  terbuka, dan  

elemen vital  dalam  upaya pemberantasan korupsi, 

pemberitaan  yang  terus  hadir  ini  membuat  kita  sadar,

 bahwa  korupsi  itu  masih  terus  dan  harus  di  berantas.

Kelima, partispasi  public  dalam  agenda  pemberantasan  

korupsi  jelas  lebih  tinggi  di  banding  era  otoriter, 

control  dari  masyarakat, misalnya, ICW, pusat  kajian 

anti  korupsi  UGM dan  berbagai  LSM  yang  ada  di 

Indonesia, jelas  memiliki  kontribusi  yang signifikan 

dalam  mengefektipakn  pemberantasan  korupsi.