Satu Tahun Pemerintahan Jokowi

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi –Dikritik Pedas

Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 
Almuzzammil Yusuf menyatakan tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang hanya 51,7 persen.

Angka itu lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan satu tahun 
Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono yang mencapai 66 hingga 
70 persen menurut hasil survei independen.

"Ini harus jadi bahan introspeksi Pemerintahan Jokowi-JK.
 Kami telah melakukan kajian plus-minus kinerja bidang politik
 dan hukum satu tahun Jokowi-JK dibandingkan Pemerintahan SBY,
" kata Almuzzammil Yusuf, di Jakarta, Rabu (21/10).

Kinerja minus pertama yang sangat kentara menurut Muzzammil, 
intervensi pemerintah dalam konflik internal partai Golkar dan PPP.
 Ini adalah kesalahan mendasar di bidang politik dan hukum Pemerintahan
Jokowi-JK.

Menkumham, ujar Muzzammil, seharusnya tidak ikut campur dalam konflik
 internal PPP dan Golkar. Itu ranah Mahkamah Partai, Pengadilan dan MA.

“Putusan MA terakhir yang memenangkan kubu ARB dan Djan Farid 
sudah tepat. Kita harus apresiasi keputusan MA. Seharusnya Menkumham 
tidak boleh berpihak melainkan hanya menjalankan prosedur administrasi 
pengesahan partai politik berdasarkan UU Partai Politik. Pemerintahan
SBY lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik 
internal partai," terangnya.

Selain itu, kata Muzzammil, Pemerintah Jokowi telah mengintervensi 
penegakan hukum. Sebagai contoh, pergantian Kabareskrim, Budi Waseso
 di saat sedang menangani kasus korupsi kondensat, penimbunan daging sapi, 
Pelindo II dan Pertamina Foundation.

"Seharusnya pejabat yang memiliki terobosan, kinerja baik, dan taat pada 
aturan dan tugas dipertahankan. Berikan kesempatan yang bersangkutan
 membuktikan secara transparan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar
 untuk pemberantasan korupsi. Sehingga dengan itu dapat mengangkat citra
 Kepolisian sebagai penegak hukum," tegasnya(red)

Jokowi Blusukan.

 Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja
 ke tiga negara di Timur Tengah, Jumat hingga Selasa (15/09). 
Jokowi mengunjungi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Dengan kacamata supranatural, praktisi metafisika Ki Gendeng
 Pamungkas mengungkapkan, bahwa kunjungan Presiden 
Joko Widodo ke Timur Tengah untuk mencari bantuan “orang pinter”
 di Timur Tengah yang secara spiritual bisa membantu mengatasi 
problem ekonomi.

“Kunjungan Jokowi yang terkesan mendadak itu setelah mendapat
 bisikan agar ke Timur Tengah untuk mencari orang orang pinter
 agar dapat menyelesaikan masalah ekonomi,” kata Ki Gendeng 
kepada intelijen(11/09).

Tak hanya itu, menurut Ki Gendeng, selain terkait problem 
ekonomi, kunjungan Jokowi untuk minta bantuan agar tidak
 dijatuhkan dari kursi kekuasaan. “Sekarang ini rakyat sudah bosan dan minta Jokowi mundur, ini membuat Jokowi bingung,” ungkap Ki Gendeng.

Kata Ki Gendeng, ‘bantuan’ dari Timur Tengah tidak akan membuat
Jokowi kuat. “Tak akan lama lagi Jokowi jatuh,” ramal Ki Gendeng.

Sebelum bertolak ke Timur Tengah, Presiden Joko Widodo 
mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan ke Timur Tengah adalah
 untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara
 Timur Tengah, terutama di bidang kerja sama ekonomi, ketahanan
 energi, perlindungan WNI, dan kerja sama di bidang industri strategis.

Dalam kunjungan di tiga negara tersebut, Presiden Jokowi akan 
melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Salman bin Abdulazis 
di Jeddah, Arab Saudi; dengan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Putra Mahkota Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi; dan dengan Sheikh Tamim
 bin Hamad Al-Thani, Emir Negara Qatar, di Doha, Qatar.