Perkebangan Inovasi KPR

Perkembangan Inovasi KPR

Di tulis oleh : M kamil

Pemerintah selalu berusaha agar rakyat memiliki rumah, tentu rumah yang memiliki wawasan lingkungan yang mengikuti aturan lingkungan. Sehingga memberikan kenyamanan dn kesehatan bagi penghuninya.

Kini berkembangannya pembangunan perumahan yang ada di Palembang Pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya, salah satu pengusaha yang menangani pembangunan perumahan Ir  Kesyar SE  di ruang kerjanya mengatakan, menyikapi dunia kontruksi sekarang, kondisinya yang tidak menguntungkan bagi para pengusaha kontruksi baik secara keuangan, maupun  secara administrasi, dan legal,tegasnya.

Masih keterangan Keysar, dimana ada suatu kondisi penegakan hukum lebih di utamakan, sehingga proses pengadaan itu menjadi tidak nyaman, sehingga beberapa pengusaha mencoba beralih, untuk menghindari keadaan yang tidak nyaman tersebut.

Diakuinya, sehingga hampir beberapa kontraktor  yang memiliki prospek yang bagus itu, mereka mulai berpikir untuk expansi kebidang kontruksi yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah, sehingga mereka banyak beralih kebidang property, perumahan RSS, atau juga pembangunan ruko-ruko.ungkapnya.

Karena bergerak di bidang perumahan itu jelas, dan dapat langsung dinikmati sendiri, kemudian untungnya lebih terasa, kemudian lagi proses pembangunannya itu, hasilnya tidak harus dipertanggungjawabkan pada beberapa departemen yang terkait,tegasnya.

Kenyataanya kata Keysar, prospek kedepan mengenai property ini , semangkin hari  bertambah, karena manusia itu pasti butuh rumah, semangkin hari penduduk itu makin bertambah, sehingga perluasan rumah itu wajib kiranya, hanya saja persaingan di bidang property  yang harus kita kuasa,tambanya.

Sebab pembangunan tanpa   pemasaran, jadi pemasaran property itu harus di kuasai, itu akan terbengkalai  dan itu akan bangkrut, jika tanpa adanya suatu pemasaran, jadi yang utamanya di property itu adalah pemasaran.

Untuk pengusaha muda di bidang property , dari hasil survei dengan masarakat menyatakan butuh dengan rumah, tapi banyak  mereka butuh rumah yang murah dibawah seratus juta, tetapi untuk membuat rumah itu tak dapat didalam kota sehingga kita pembangunan nya di pinggiran kota,ungkapnya.

Hal ini pengaruhnya karena harga tanah di dalam kota sudah sangat tinggi, kalau harga tanah sudah tinggi pasti harga rumah juga tinggi, masarakat itu justru lebih banyak berminat pada rumah murah.

Untuk bangun rumah murah, maka  di pinggiran kota Palembang, itu secara positip perkembangan kota cepat, tetapi masalahnya adalah pemasaran, konsumen itu berpikir untuk mengambil rumah dipinggiran kota tersebut.

Masalah kendalanya adalah untuk pembangunan dipinggiran kota akses jalan yang belum ada, dukungan pemerintah untuk jalan menuju kelokasi, itu dalam lingkungan rumah, sudah tanggungjawanya para pengembang,kata Keysar.

Selama ini karena dengan perbankan, itu pengusaha yang pemula perbangkan tidak berani mendukung, proses untuk menjadi mitra bagi perbangkan, itu harus memiliki proses dan tahapan-tahapan, karena baru maka akan dianggap belum berpengalaman.

Mereka hendaknya mau membiayai KPR nya, bila rumah sudah jadi, siap jual dan ada pembelinya itu kerjasamanya dengan Bank, dan KPR nya, itu mebiayai KPR, itu polanya adalah komsumen itu dibiayai oleh bank untuk , pembelian rumah yang sudah jadi, sertipikatnya sudah di pecah dan IMBnya keluar dan rumahnya sudah jadi, itu baru dapat diabiayai oleh bank untuk perusahaan devoloper pemula.

Hal  itu katanya, kecuali itu sudah ada kerjasama langsung dengan bank, itu dapat rumah yang belum jadi tetapi kaplinganya ada, begitu adanya pembeli maka sipembeli di survei oleh bank dan memenuhi persyaratanya, maka bank baru mengeluarkan dana untuk sebagaian pembangunan, itu bisa tetapi harus berpengalaman dulu.

Saran kita adalah, ini kendala masalah pemasarannya, masarakat yang mau beli perumahan pada saat ini RSS, itu diharga bawah seratus juta, itu bukan kalangan pegawai, bukan kalangan yang karyawan yang mempunyai hasil yang cukup tapi kebanyakan adalah karyawan swasta, atau itu perorangan yang memiliki pendapatan  tidak tetap dan memunyai pekerjaan yang tidak tetap, dalam arti kata mereka itu tidak ada jaminan dari perusahaan, ini kendalanya adalah sesungguhnya mereka adalah mampu untuk menyicil dalam perbulanya, tetapi mereka tidak dapt di penuhi keinganannya oleh perbangkan, tidak memiliki persayaratan, karena tidak meiliki slip gajinya,ungkapnya.

Juga karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap, jadi walaupun mereka itu mampu untuk menyicil, mereka juga tak memiliki rekening tabungan, atau mereka juga tidak mampu baca.

Misalnya para tukang, mereka sesungguhnya mampu untuk membayar, mereka kerja enam bulan, artinya enam bulan kemudian mereka akan menganggur, tetapi dengan gajinya yang mereka terima itu mereka itu mampu, tetapi perusahaan mana yang akan mau menjamin untuk mereka.

Perusahaan mana yang mau mengakui bahwa tukang itu adalah pegawai mereka, jika mereka menyicil maka mereka adalah mampu, untuk Dpnya mereka itu punya, tapi perbangkan mana yang mau menjaminya untuk KPR tidak ada, itu juga kendalanya.

Pada akhirnya yang mengambil rumah itu adalah para pegawai, PNS sipil, Polri dan juga TNI, meskipun sesungguhnya mereka itu bukan sesungguhnya untuk mereka miliki rumah itu.

Jalan keluarnya adalah, kata Keysar, harusnya ada suatu lembaga yang bisa memproses perkriditan perumahan (KPR), kalau ada lembaga keuangan yang mampu untuk memproses KPR itu adalah, masarakat mampu secara ekonomi tetapi tidak mampu secara administrasi, misalnya tidak bisa baca.

Juga mereka tak punya tabungan, mereka mampu untuk bayar, tapi mereka tidak punya tabungan, kalau punya lembaga keuangan itu dapat dilakukan, itu dapat saja pemerintah, sejenis KUR, itu dialihkan untuk kridit perumahan rakyat(KPR), yang dijamin oleh pemerintah, itu sangat membantu,ungkap Kesyar.

Pormulanya adalah, kridit lewat lembaga keuangan yang ada, itu bentuk BPR misalnya, itu nanti dijamin oleh asuransi yang diminta oleh pemerintah, mulai dari Devoloper, lalu konsumen, lalu lembaga keuanganya, lalu pemerintah, ada pemerintah yang menunjuk pada asuransi, prosesnya adalah, Devoloper yang jual pada konsumen, konsumen  lewat lembaga keuangan, itu Devoloper jual pada kosumen, lembaga keuangan bayar pada Devoloper, lembaga keuangan itu dijamin oleh pemerintah melalui asuransi, kalau itu terjadi macet maka konsumen itu dijamin oleh asuransi, asuransi ini penjaminannya melalui pemerintah(misalnya itu Askrindo) yang sudah berpengalaman dalam bidang perumahan.

Ini sudah jelas karena kalau terjadi macet, ada anggunannya, rumah, KUR itu misalnya dengan jaminan yang hanya lima puluh persen, itu jelas jaminanya adalah rumah , itu jaminannya adalah seratus persen, ini jaminan pemerintah pada lembaga keuangan , itu yang dijamin bukan karena konsumen itu yang dijamin administrasinya, maka dampaknya akan pesat pembangunan yang akan ada di Palembang Pada khususnya nanti.

Salah satu anggota DPRD kota Palembang pada komisi III dari partai PPP yang disampaikan oleh Ir Syahril Edy Dahlan SH di ruang kerjanya mengatakan, masalah perumahan ini adalah yang sangat dibutuhkan oleh masarakat, makanya kalau infrastruktur ini, ini sangat dibuthkan,ungkapnya.

Program walikota tegasnya, berharap masarakat dikota Palembang ini tidak ada lagi yang tidak punya rumah, oleh karena para kontraktor tersebut, itu disarankan pembangunan rumah sedehana, itu dianggarkan untuk pembangunan rumah sederhana yang ada di daerah misalnya 3dan 4 ulu.

Jadi sangat posistip sekali berkembangannya pembangunan rumah , karena masarakat miskin sangat butuh dengan rumah, kita jangan sampai ada rumah yang diemperan kota.

Walikota sangat berharap agar rumah murah ini digalakan pembangunannya, maka kita sarang pada devloper untuk banyak pembangunan perumahan ini, juga dari pihak PU Cipta Karya Sangat meresponnya dengan banyak pembangunan perumahan ini.

Sekaarng ini yang perlu kita sosialisasikan pada masarakat adalah hal administrasi, itu dimulai dari rt, lurah, camat, itu tergantung dengan camat, itu tinggal  masarakat, artinya masalah administrasi ini akan dapat di bantu oleh pemerintah nantinya.

Masalah perumahan ini akan segera dibicarakan di DPRD lewat komisi, kami DPRD kota Palembang sangat merespon dengan pembangunan ini, masalah surat itu, adalah masah teknis, ini belum ada untuk penjamin,tegas Syaril.

Untuk saat ini belum ada atau belum saatnya adanya badan penjamin, karena itu juga tergantung pada anggaran daerah,jika itu dilakukan oleh pihak swasta mungkin bisa.

Selama ini sudah sesuai aturan untuk pembangunan perumahan, itu untuk perumahan warga miskin, hendaknya masarakat juga hanya diam dengan adanya pembangunan rumah murah ini, tetapi bertanya pada pihak kelurahan.

Jangan sampai dipegang oleh badan itu khwatir perumahan ini justru bukan untuk warga miskin, tetapi justru di miliki orang-orang yang sudah memiliki kemampuan rumah mewah.Jadi program perumahan murah bagi warga miskin adalah sangat baik.  (kamil)