Korupsi Di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan

PALEMBANG,-kini korupsi sudah melanda dimana-mana, sehingga sudah merupakan bukan barang aneh lagi, jika itu masarakat mendengar akan hal itu, karena sudah menjadi pembicaraan masarakat yang ada di mana saja.

kini termasuk dugaan korupsi yang ada di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan ini, salah satu lapran yang disampaiakan oleh Lembaga swadaya Masarkat TERA yang berada di Sumatera Selatan, laporan ini berdasarkan , PP no 71 tahun 2000, inpres no 5 tahun 2004, undang-undang nomor 14 tahun 2008, undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001, UU nomor 7 tahun 2006, tentang pengesahan anti korupsi oleh perserikatan bangasa-bangsatahun 2003, tap MPR no XI tahun 2008 tentang penyelenggaraan  negara  yang bebas  dan bersih KKN, keputusan bersama ketua komis pemberantasan korupsi  dan jaksa Agung no kep -111212005 no. kep-iaij.al11212005 tentangkerjasama  dalam tindak pidana korupsi; surat edaran bareskrim untuk kapolda se Indonesia nomor B/234//III2005/ Bareskrim tanggal maret 2005 point 4 huruf a, bahwa penangaan kasus tindak pidana korupsi dengan kegiatan  penyelidikan/ penyidikan oleh Polri selalu dijadiukan prioritas utama terhadap penggunaan dana APBD maupun APBN setiap tahun anggaran di seluruh Indoensia.
 hal ini disampikan oleh LSM TERAS yang di ketuai oleh M Kamil, dalam peryantaan yang disampaikan pada KPK menyatakan, adanya dugaan penyimpangan dana pelaksaanaan proyek gedung RSUG dan pembangunan kantor  dinas  kesehatan  propinsi Sumatera Selatan.

Berikut beberapa yang perlu diketahui adalah, bahwa pelaksanaan proyek tersebut diatas dilaksanakan  dengan tender yang diarahkan, dengan  komisi 15 hpersen hingga 20 persen, adanya kotraktor yang ikut tender lebih dari 10 borogan , yang hanya di miliki oleh satu orang kontraktor saja.tegasnya.

seluruh proyek dilaksanakan, oleh dinas kesehatandana APBD dan dana APBN diduga dengan dana tahun anggaran hingga ratusan milyar, termasuk dana askes, pembangunan puskesmas, rumah sakit, pemboringan ini di lakukan oleh Stevanus, dalam pekerjaan proyek tidak ada papan nama, pegusaha itu sanggup memberikan hingga 20 persen.

juga dinilai kepala dinas yang hanya lebih untuk memperkaya diri, urusan untuk berbat yang berbeli-belit, sehingga kadang masih mengeluarkan dana untuk beronat di rumah sakit,ujarnya.

melihat harta kekayaan yang dimiliki oleh kepala dinas kesehatan pada saat ini adalah kepala dinas kesehatan propinsi suimautera Slatan dr Zulkarnain, rumah di di Palembang lebih dari dua, mobil digrasi ada 4 mobil, mulai dari strada, kijang inova, panther touring, juga mobil merek portune, miliki rumah yang ada di Jakarta yang di huni oleh putrinya,tegasnya.

kepada insytitsi hukum untuk dapat melakukan penyidikan, serta jika perlu itu dilakukan penindakan, jika itu dinilai telah merugikan negera, kiranya dinilai adanya penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan yang di lima belas kabuoaten yang ada di Simatera SElatan ini.

Menanggapi akan hal ini dari pihak KPK pada nomor suratnya R -3193/40-43/07/20011, yang bersipat segera, hal tanggapan atas pengaduan masarakat, demikian di sampaikan oleh Deputi  bidang pengawasan internal dan pengaduan masarakat Handoyo Sudrajat, yang menyatakan, sehubungan dengan surat pengaduan saudara kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang diterima tanggal 4 April 20011, dapat kami impormasikan, sambungnya.

ini adalah bukti surat yang dibalas oleh KPK

bahwa berdasarkan telaahaan KPK materi penagaduan saudara belum  dapat di tindak lanjuti karena tidak memuat fakta dan informasi yang dapat dijadian bukti permulaan kasus tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 peraturana pemerintah nomor dalam pencegahan dan pemebrantasan  tindaka pidana korupsi, tegas Handoyo pada surat balasannya yang ditujukan kepada LSM TERAS Sumatera SElatan(Kamil)Korupsi Di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan