Palembang,_ Pada 2011 mendatang, diperkirakan akan terjadi pengangkatan masal guru honor di Sumsel, perhitungan tersebut berdasarkan pengangkatan guru pada tahun 1970-1974 silam, yang secara otomatis pada 2011 akan ada sekitar 15 ribu guru akan pensiun di Sumsel.
Demikian terungkap dalam kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) untuk Sumsel, ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, kemarin Senin (29/3). Rapat dihadiri Kepala BKD se Sumsel, termasuk perwakilan dari Kementrian Agama. Anggota DPD RI yang datang yaitu, Aidil Fitrisyah, Percha Leanpuri, Asmawati dan Abdul Aziz.
Dalam rapat tersebut, Aidil tampak berkobar-kobar menyuarakan perihal tenaga honor khususnya guru honorer, ia berjanji memperjuangkan tenaga honorer khususnya guru honorer untuk diangkat bertahap jika memang sesuai persyaratan.
Aidil menyebutkan, pada 2011 akan terjadi pensiunan massal guru PNS, pensiunan masal tersebut dihitungnya berdasarkan waktu pengangkatan PNS pada tahun 1973 silam, yang secara otomatis pada 2011 nanti akan memasuki masa pensiun.
“Kalau yang diangkat pada tahun 1970, 1973, 1974 maka sekarang dan 2011 nanti banyak yang pensiun, dan seyogyanya akan banyak guru honor akan diangkat. Pada tahun 1973 waktu itu saja sekitar sampai 15 ribu orang diangkat, paling tidak 10 ribu orang akan pensiun, saya tahu itu karena saat itu saya masih di kepala dinas kepegawaian, dan yang mengangkat guru-guru waktu itu saya,” ungkapnya.
Sehingga pihaknya kata Aidil sangat optimis, jika terjadi pensiun masal pada 2011 mendatang, setali tiga uang, maka akan terjadi pengangkatan guru honor masal pada 2011 mendatang. “Itulah maksud kita, dan ini tolong didukung oleh semua pihak termasuk media massa,” terang dia.
Guru honorer ini kata Aidil, memang seharusnya diangkat, dan jangan ditunda-tunda, pengangkatan guru honor juga bukan seolah-olah diciptakan. Pengangkatan guru honor itu karena keperluan, seperti kekurangan tenaga karena PNS yang pensiun atau lainnya, jika posisi pegawai yang pensiun itu kosong, maka tugas dari jabatan pegawai pensiun tersebut tidak dapat berjalan. “Kita tidak bisa membiarkan posisi kosong, untuk itulah diangkat dari pegawai honor,” katanya,
Dengan diadakannya pertemuan kemarin, ia meminta BKD kabupaten kota agar menginventarisir data para guru honor di Sumsel, untuk dilaporkan ke DPD RI, karena usia dan tanggal lahir guru-guru tersebut berbeda-beda, dan tidak semuanya akan pensiun karena usia yang belum sampai. “Kita minta BKD daerah melakukan editing, melihat dalam administrasi kepegawaian biodata guru-guru di kabupaten/kota,” katanya.
Inventarisir data guru tersebut, tidak lain untuk mengetahui secara pasti angka berapa banyak guru yang akan pensiun pada 2010 hingga 2011 mendatang. “Kita tetap mengusulkan, agar sekitar 15 ribu guru yang pensiun tersebut, tidak diisi dari penerimaan umum, melainkan mengangkat guru honor yang ada. Selesaikan yang honor dulu lah, baru yang lain,” pintanya.
Menurut Aidil, jika tidak dilakukan pengangkatan masal atau diangkat secara berkala, maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan, karena usia guru honor bertambah terus, pada akhirnya mereka tidak bisa diangkat karena undang-undang. “Mereka akan berontak, kalau yang berontak itu orang satu gak apa-apa, kalau 10 ribu orang, gimana,” pintanya.
Selain itu, disinggung mengenai pernyataannya pada rapat di BKD kemarin, tentang ujian nasional yang tidak efektif, dan diminta untuk diganti menjadi ebtanas. Aidil menjelaskan, UN memang dinilainya tidak begitu bermanfaat bagi siswa juga guru, bahkan hanya menjadi momok ketidak lulusan.
Menurutnya, dengan adanya UN membuat semakin banyak kecurangan secara terang-terangan terjadi, seperti yang diberitakan media massa. Sehingga ia menyarankan agar UN dikembalikan ke Ebtanas, kurikulum pengajaran juga harus selesai, guru harus ditingkatkan kualitasnya, kesejahteraan guru harus diprioritaskan, sarana prasarana sekolah juga harus dilengkapi(kamil)
Demikian terungkap dalam kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) untuk Sumsel, ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, kemarin Senin (29/3). Rapat dihadiri Kepala BKD se Sumsel, termasuk perwakilan dari Kementrian Agama. Anggota DPD RI yang datang yaitu, Aidil Fitrisyah, Percha Leanpuri, Asmawati dan Abdul Aziz.
Dalam rapat tersebut, Aidil tampak berkobar-kobar menyuarakan perihal tenaga honor khususnya guru honorer, ia berjanji memperjuangkan tenaga honorer khususnya guru honorer untuk diangkat bertahap jika memang sesuai persyaratan.
Aidil menyebutkan, pada 2011 akan terjadi pensiunan massal guru PNS, pensiunan masal tersebut dihitungnya berdasarkan waktu pengangkatan PNS pada tahun 1973 silam, yang secara otomatis pada 2011 nanti akan memasuki masa pensiun.
“Kalau yang diangkat pada tahun 1970, 1973, 1974 maka sekarang dan 2011 nanti banyak yang pensiun, dan seyogyanya akan banyak guru honor akan diangkat. Pada tahun 1973 waktu itu saja sekitar sampai 15 ribu orang diangkat, paling tidak 10 ribu orang akan pensiun, saya tahu itu karena saat itu saya masih di kepala dinas kepegawaian, dan yang mengangkat guru-guru waktu itu saya,” ungkapnya.
Sehingga pihaknya kata Aidil sangat optimis, jika terjadi pensiun masal pada 2011 mendatang, setali tiga uang, maka akan terjadi pengangkatan guru honor masal pada 2011 mendatang. “Itulah maksud kita, dan ini tolong didukung oleh semua pihak termasuk media massa,” terang dia.
Guru honorer ini kata Aidil, memang seharusnya diangkat, dan jangan ditunda-tunda, pengangkatan guru honor juga bukan seolah-olah diciptakan. Pengangkatan guru honor itu karena keperluan, seperti kekurangan tenaga karena PNS yang pensiun atau lainnya, jika posisi pegawai yang pensiun itu kosong, maka tugas dari jabatan pegawai pensiun tersebut tidak dapat berjalan. “Kita tidak bisa membiarkan posisi kosong, untuk itulah diangkat dari pegawai honor,” katanya,
Dengan diadakannya pertemuan kemarin, ia meminta BKD kabupaten kota agar menginventarisir data para guru honor di Sumsel, untuk dilaporkan ke DPD RI, karena usia dan tanggal lahir guru-guru tersebut berbeda-beda, dan tidak semuanya akan pensiun karena usia yang belum sampai. “Kita minta BKD daerah melakukan editing, melihat dalam administrasi kepegawaian biodata guru-guru di kabupaten/kota,” katanya.
Inventarisir data guru tersebut, tidak lain untuk mengetahui secara pasti angka berapa banyak guru yang akan pensiun pada 2010 hingga 2011 mendatang. “Kita tetap mengusulkan, agar sekitar 15 ribu guru yang pensiun tersebut, tidak diisi dari penerimaan umum, melainkan mengangkat guru honor yang ada. Selesaikan yang honor dulu lah, baru yang lain,” pintanya.
Menurut Aidil, jika tidak dilakukan pengangkatan masal atau diangkat secara berkala, maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan, karena usia guru honor bertambah terus, pada akhirnya mereka tidak bisa diangkat karena undang-undang. “Mereka akan berontak, kalau yang berontak itu orang satu gak apa-apa, kalau 10 ribu orang, gimana,” pintanya.
Selain itu, disinggung mengenai pernyataannya pada rapat di BKD kemarin, tentang ujian nasional yang tidak efektif, dan diminta untuk diganti menjadi ebtanas. Aidil menjelaskan, UN memang dinilainya tidak begitu bermanfaat bagi siswa juga guru, bahkan hanya menjadi momok ketidak lulusan.
Menurutnya, dengan adanya UN membuat semakin banyak kecurangan secara terang-terangan terjadi, seperti yang diberitakan media massa. Sehingga ia menyarankan agar UN dikembalikan ke Ebtanas, kurikulum pengajaran juga harus selesai, guru harus ditingkatkan kualitasnya, kesejahteraan guru harus diprioritaskan, sarana prasarana sekolah juga harus dilengkapi(kamil)